Diskusi Publik PB HMI "Rini Sumarno Di Balik Kegaduhan Pengelolaan BUMN"

Doc. Diskusi Publik PB HMI Bidang PSDA 

Jakarta (BPLNews) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) mengadakan diskusi publik dengan tema “Rini Soemarno Dibalik Kegaduhan Pengelolaan BUMN” di aula Hotel Gren Cikini, Kamis 20/09/18.

Pahmudin Cholik sebagai Ketua Bidang PSDA PB HMI meyampaikan kritikan kepada salah satu kabinet presiden, “Rini Sumarno itu boneka ada yang mengendalikan, segenap persoalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMN sudah seharusnya tidak dipertahankan dalam kabinet tapi sampai sekarang dia masih bercokol walaupun jelas-jelas sudah di tolak oleh komisi VI DPR RI,” salut Pahmudin.

Berkenaan dengan sumber daya alam (SDA) adalah aset penting pada suatu negara untuk kepentingan rakyat, yang dikristalisasikan dalam Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

” Sesuai dengan  undang undang di mana sudah di atur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Demisioner Badko Sulselbar ini.

Dalam diskusi sore tadi, juga hadir Marwan Batubara sebagai panelis ia berpendapat, bahwa pngelolaan BUMN harus sesuai dengan amanat konstitusi, “BUMN tidak boleh berbisnis, pengelolaan BUMN bukan untuk mencari untung tapi juga jangan rugi, core bisnis dari BUMN itu untuk menyejahterahkan rakyat,” ungkap Marwan.

“Presiden bisa di impeachment jika dalam pengelolaan BUMN ini melanggar konstitusi” lanjutnya

SDA adalah aspek vital yang benar-benar hanya dimanfaatkan guna kemakmuran dan mengangkat derajat perekonomian rakyat, ” dengan begitu negara dalam hal ini mempunyai segenap instrument yakni BUMN untuk mencapai tujuan konstitusional untuk menyejahterahkan rakyatnya,” tutup Marwan.

Setelah pemaparan Marwan Batubara, dilanjutkan oleh Defiyan Cory, Ekonom Konstitusi tersebut sempat menyesalkan ketidakhadiran sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, “membahas tentang pengelolaan BUMN ini harus di bahas dari awal, sejak dibentuknya tim transisi, Pak Hasto ada didalamnya, kalau orangnya tidak ada maka diskusi ini jalannya akan satu arah, jadinya kita seperti ghibah saja,” sasalnya.

Diskusi publik tersebut berlangsung sampai pukul 17.30 WIT dengan satu sesi tanya jawab, dan di akhir panelis ketiga yakni Hasan Basri Baso sebagai Wasekjen Bidang PSDA mengatakan, bidang PSDA PB HMI akan terus mengawal isu-isu tentang SDA sehingga pengelolaan SDA akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” paska diskusi ini kami di internal bidang akan melakukan gerakan-gerakan sebagai kontrol pemerintah,” cetus Hasan.

BUMN tidak sanggup dikelola oleh sosok Rini Soemarno, beberapa BUMN terbentkalai, seharusnya presiden tidak boleh takut mereshuffle pembantu yang kurang tanggap, apa lagi dengan menyebarnya percakapan beliau yang sangat tidak etis menekan Dir. PLN soal pekerjaan.

Bidang PSDA PB HMI setelah ini telah mengagendakan program kerja bidang “setelah ini kami akan membuat PSDA Sustainability School sebagai upaya pendidikan terkait isu-isu pengelolaan sumber daya alam” tutupnya.